Apa Tujuan Kebijakan Pajak Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pebisnis ?

Menyikapi krisis pandemi dan keguncangan ekonomi yang melanda tanah air, pemerintah merilis berbagai kebijakan pajak untuk menghidupkan perekonomian. Tidak hanya kebijakan fiskal yang pro terhadap pebisnis, tetapi termasuk penerapan pajak segera serta pajak pph pasal 25 yang sanggup meringankan beban kudu pajak perorangan maupun badan usaha.

Seperti diketahui peran pajak atau fungsi pajak terhadap pembangunan dan ekonomi negara terlalu berdampak besar. Maka itu, dikehendaki berbagai kebijakan pajak yang digulirkan serta relaksasi tarif pajak bakal makin lama memperkuat perekonomian yang sempat terpukul COVID19.

Baca juga : jasa konsultan pendampingan pajak

 

Tujuan Kebijakan Pajak

Dikutip dari berbagai sumber, kebijakan pajak yang dirilis pemerintah mempunyai makna dan target tertentu. Di antaranya:

 

Stimulus Ekonomi
Jelas sanggup muncul bahwa peran pajak dalam perekonomian terlalu besar. Fungsi pajak adalah sebagai sumber pembiayaan tugas teratur negara. Termasuk pendidikan, kesehatan, pembangunan, dan lainnya.

Dengan ada kebijakan fiskal ini dikehendaki sanggup mendorong dan mengimbuhkan impuls bagi perekonomian dikala jaman krisis pandemi COVID19 masih berdampak. Kebijakan pajak ini termasuk ke depannya sanggup mengusung target bahwa ada interaksi tegas antara pajak dan perekonomian.

 

Memperbarui Regulasi Pajak
Selanjutnya, target kebijakan pajak adalah sebagai momentum dilakukannya sebuah pembaruan suatu ketetapan pajak atau regulasi pajak tertentu. Sebagai contoh, tersedia sebagian sektor ekonomi yang dikala jaman krisis pandemi jadi tumbuh positif berulang-kali lipat. Seperti industri seni kerajinan tangan, industri teknologi informasi, industri makanan/ kuliner, dan sebagainya.

Maka itu, pemerintah merilis kebijakan pajak yang sanggup menopang dan mempermudah pembayaran kewajiban pajak bagi para pelaku industri digital. Peran pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi sektor industri dan perdagangan terlalu besar. Apalagi, saat ini sudah sanggup dijalankan secara online lewat PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

 

Merancang Kebijakan Pajak
Selain mendorong ekonomi, kebijakan ini termasuk kudu selalu memperoleh monitoring atau pengawasan dari pihak terkait, lebih-lebih jikalau menyangkut tentang insentif pajak.

Dalam merancang dan menyebabkan desain kebijakan pajak ini, diperlukan audit serta pelaporan secara transparan supaya fungsi pajak maupun peran pajak berjalan sebagaimana harusnya sesuai penerapan kebijakan pajak yang diharapkan.

Sebab, pelaporan insentif ini kebanyakan dijalankan dalam selagi yang terbatas. Jadi, diperlukan pengawasan supaya tidak berjalan kecurangan atas kebijakan fiskal tersebut.

 

Menghindari Kebangkrutan Usaha
Pemerintah termasuk menggulirkan kebijakan pajak demi menghindari dan menahan terjadinya kebangkrutan usaha secara besar-besaran. Hal ini bakal terlalu memengaruhi kekuatan ekonomi tanah air. Fungsi pajak sebagai sumber cost negara, kudu diawasi dan diatur supaya sanggup memulihkan perekonomian dan pembangunan.

Akan tetapi, dikala usaha banyak yang collapse, maka otomatis pajak termasuk bakal hilang. Karena itu, pemerintah fokus terhadap sesuaikan kebijakan pajak yang lebih efektif untuk mendorong likuiditas usaha.

 

Transformasi Digital
Lebih lanjut, dikatakan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, pemerintah bakal selalu mengawasi pertumbuhan revenue negara bersama kebijakan pajak. Yaitu, pertama menopang transformasi dan pemulihan ekonomi, lebih-lebih terhadap jenis usaha yang terdampak krisis pandemi. Dan yang kedua, pembaruan revenue pajak lewat proses elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau PMSE supaya lebih transparan dan efisien.

Ibu Sri Mulyani termasuk menopang kebijakan ini hingga th. 2024. Agar rasio pajak atau permohonan menerapkan pajak jadi insentif makin lama optimal. Seiring bersama berbagai inovasi di bidang sumber energi manusia, teknologi informasi, hingga kebijakan pajak lainnya. Dengan berbagai kebijakan pajak tersebut, Menkeu memperkirakan revenue pajak bakal makin lama tumbuh 2,5-10,5% atau kurang lebih lebih dari Rp 1,5 Triliun.