Banyak Kecurangan Skripsi Tak Lagi Syarat Lulus S1

Bila selama ini penyusunan skripsi jadi penentu kelulusan di perguruan tinggi bahkan jadi syarat meraih gelar sarjana Strata satu (S1), sepertinya perihal itu tidak dapat berlaku lagi, pasalnya pemerintah berencana tidak dapat lagi menjadikan skripsi sebagai syarat lulus S1. Mengapa demikian? Lalu apa syarat kelulusan lainnya pengganti skripsi?

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) sebagaimana dilansir JPNN, berencana menelurkan kebijakan baru. Yakni tidak mewajibkan penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan program sarjana (S1). Motivasinya untuk menghimpit potensi kecurangan penyusunan tugas akhir itu.

Rencana skripsi bukan kewajiban lagi itu, disampaikan langsung Menristekdikti Muhammad Nasir di rumah dinasnya komplek Widya Candra, Jakarta tadi malam. Menurut mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip), penulisan skripsi sedang dikaji jadi syarat opsional saja untuk lulus sarjana.

“Sebagai gantinya nanti mahasiswa yang dapat lulus dapat diberikan pilihan-pilihan,” ujar Nasir. Opsi untuk lulus tak hanya menyusun skripsi adalah, mengerjakan pengabdian ke masyarakat atau laporan penelitian di laboratorium.

Sejak masih aktif di universitas dulu, Nasir udah menyadari bersama dengan kenakalan mahasiswa didalam wujud belanja skripsi. Atau membayar jasa penyusunan skripsi. Nasir mengakui dapat mendeteksi apakah skripsi yang sedang dia uji itu dibuat sendiri atau hasil buatan orang lain seperti joki kti kedokteran.

“Saya tanya sebelum saat ujian. Skripsi ini beli atau membuat sendiri. Kalau tidak mengaku aku putuskan tidak lulus,” ujarnya. Tetapi jika mahasiswa itu mengakui skripsinya hasil beli, maka diberi kesempatan untuk membuat skripsi bersama dengan jujur satu kali lagi.

Praktek jasa pembuatan skripsi ini di awali dari keputusan lulus S1 wajib menyusun skripsi. Kemudian tersedia mahasiswa yang malas atau kesusahan menyusun skripsi. Lalu situasi ini dibaca oleh pihak-pihak yang ingin merengkuh keuntungan. Yakni bersama dengan membuka jasa pembuatan skripsi.

“Selama tersedia demand (permintaan, red) dari mahasiswa yang malas, supply (penawaran, red) jasa pembuatan skripsi dapat tetap ada,” ujarnya. Nah untuk memotong mata rantai itu, terlihat konsep kebijakan syarat lulus tidak musti menyusun skripsi.

Diharapkan mahasiswa yang lebih jago penelitian laboratorium, tidak mulai dipaksa untuk menyusun skripsi. Begitu pula mahasiswa yang cenderung memilih pengabdian masyarakat, tidak wajib wajib menyusun skripsi.

Apalagi proses kuliah selama ini perihal bersama dengan tridharma pendidikan tinggi. Yang terdiri dari pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nasir termasuk menyinggung perihal keberadaan ijazah palsu. Dia mengatakan sepekan ke depan Kemenristekdikti dapat mengklasifikasikan perguruan tinggi berstatus non aktif atau aktif. Sehingga masyarakat tidak keliru pilih. Selain itu Nasir termasuk menjelaskan dapat membentuk satuan tugas penanganan ijazah palsu.