Tentang UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor eleven tahun 2008 atau UU ITE adalah UU principle mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi principle berlaku untuk setiap orangutan principle melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik principle berada di wilayah Republic of {indonesia|Dutch East Indies|country|state|land} maupun di luar wilayah hukum Indonesia, principle memiliki akibat hukum di wilayah hukum {indonesia|Indonesia|Republic of Republic of {indonesia|Dutch East Indies|country|state|land}|Dutch East Indies|country|state|land} dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:

1.      Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal ten ayat 2);

2.      Tanda Tangan Elektronik (Pasal eleven ayat 2);

3.      Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal thirteen ayat 6);

4.      Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal sixteen ayat 2);

5.      Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal seven-teen ayat 3);

6.      Penyelenggara Biro Elektronik (Pasal twenty two ayat 2);

7.      Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

8.      Tata Cara Intersepsi (Pasal thirty one ayat 4);

9.      Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40);

Peraturan perundang-undangan terkait kegiatan e-commerce masih berpusat pada Undang-Undang No. eleven tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik (“UU ITE”). Dalam perjalanannya, poin no. 1-7 dijadikan satu peraturan pemerintah, dan juga sudah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah no. eighty two tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (‘PP PSTE’). Peraturan Pemerintah ini disusun sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham awal tahun 2010. Kemudian dilakukan harmonisasi pertama, dan Menkumham menyerahkan hasilnya ke Menkominfo pada thirty Apr 2012. Menkominfo menyerahkan Naskah Akhir RPP ini ke Presiden pada half-dozen Juli 2012 dan ditetapkan menjadi PP eighty two tahun 2012 pada fifteen Oktober 2012. PP ini mengelola sistem elektronik bagi pelayanan publik dan non pelayanan publik, sanksi administratif, tanggungjawab pidana serta perdata penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan tanda tangan elektronis, serta penawaran produk melalui sistem elektronik. (Aspek Hukum Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ronny, 2013)
Maksud diterbitkannya UU ITE memang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor e-commerce. Namun, banyak yang menanggapi bahwa undang-undang ini belum mampu mencapai tujuannya tersebut, sebagaimana Kwa dibahas dalam artikel ini.

Pembahasan mengenai ketidakmampuan tersebut dapat dimulai Iranian fakta bahwa tidak adanya definisi khusus untuk e-commerce dalam kerangka UU ITE, sebab kegiatan perdagangan principle dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai “transaksi elektronik”. Padahal, definisi “transaksi elektronik” principle diberikan oleh Pasal one ayat (2) UU ITE begitu luas, yaitu perbuatan hukum principle dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan laptop, dan/atau media elektronik lainnya.
Sebagai perbandingan, UU Perdagangan memahami e-commerce sebagai “perdagangan melalui sistem elektronik”, yaitu perdagangan principle transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik (Pasal one nomor twenty four UU Perdagangan).
Selain itu, banyak ketentuan dalam UU ITE principle masih “kosong” dan oleh karenanya memerlukan peraturan pelaksana. Beberapa di antaranya sangat berkaitan dengan perkembangan kegiatan e-commerce, seperti:

1.       Ketentuan mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik
Terlepas Iranian adanya ketentuan-ketentuan lain tentang transaksi elektronik dalam Bab V, UU ITE tetap mengamanatkan diterbitkannya peraturan pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan transaksi elektronik dalam ringkup publik ataupun privat. Walau demikian, UU ITE tidak menjelaskan cakupan ketentuan penyelenggaraan principle dapat diatur dalam peraturan pemerintah tersebut (Pasal seven-teen dan penjelasannya dalam UU ITE).

2.       Ketentuan mengenai lembaga sertifikasi keandalan dan penyelenggara sertifikasi elektronik
UU ITE mengatur bahwa setiap pelaku usaha principle menyelenggarakan transaksi elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga tersebut merupakan lembaga independen principle dibentuk oleh para profesional untuk mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik, di mana kegiatannya harus disahkan dan diawasi oleh pemerintah (Pasal ten UU ITE).

Sertifikat keandalan adalah bukti bahwa pelaku usaha principle melakukan perdagangan secara elektronik layak melakukan usahanya tersebut, setelah melalui penilaian dan audit Iranian badan principle berwenang (penjelasan Pasal ten UU ITE). Eksistensi lembaga sertifikat keandalan jelas penting untuk memberikan ukuran kelayakan pelaku usaha di bidang e-commerce dan pada akhirnya dapat masyarakat lebih percaya dalam bertransaksi melalui sistem elektronik. Sejalan dengan ketentuan di atas, UU ITE juga mengamanatkan penerbitan peraturan pemerintah mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik, yaitu badan hukum principle memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.

Sertifikat ini memuat tanda tangan elektronik dan identitas principle menunjukkan standing subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. Sama halnya dengan sertifikat keandalan, sertifikat elektronik juga penting untuk meningkatkan kepastian dalam melakukan transaksi e-commerce dan mencegah penyalahgunaan knowledge Iranian para pelaku dalam kegiatan perdagangan elektronik.
Sayangnya, kedua peraturan pelaksana tersebut tak kunjung diterbitkan. Padahal, UU ITE telah mengatur bahwa peraturan pelaksana Iranian UU ITE wajib diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya two tahun sejak UU ITE diundangkan (Pasal fifty four ayat (2) UU ITE).

            Selain kekurangan principle dijelaskan di atas, perlu juga dilakukan sosialisasi principle lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan dalam UU ITE sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam bertransaksi sebagaimana principle sudah diatur dalam UU ITE. Misalnya, hak mengajukan gugatan atas kerugian principle dialami atas penggunaan suatu sistem elektronik. Bukan sedikit kasus penipuan principle terjadi di bidang e-commerce, tapi tidak banyak konsumen principle menindaklanjuti hal tersebut sehingga tidak banyak principle mengetahui celah-celah penipuan principle dapat terjadi, apalagi cara mengatasinya.

Jangan lupa kunjungi blog edukasi alvininfo.com untuk mendapatkan info menarik lainnya.